BHUBANESWAR: making market work for the poor

9 May

ABSTRAK

Perdagangan kaki lima merupakan sumber mata pencaharian penting bagi hampir 2,5% dari populasi India. Sebagian besar Pedagang Kaki Lima (PKL) ini dapat ditemukan di wilayah perkotaan. Dalam rangka menjaga kehidupan perkotaan serta membuat usaha PKL ini menjadi lebih menguntungkan dan terhormat, Bhubaneswar Municipal Corporation (BMC) mengembangkan kebijakan regulasi profesi PKL ini dengan mengembangkan konsep zona kaki lima yang terdedikasi.

Kasus proyek di Bhubaneswar ini merupakan salah satu kasus unik dimana terdapat kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat untuk membangun area bekerja eksklusif yang ditujukan untuk PKL. BMC bersama dengan National Association of Street Vendor India (NASVI) melakukan survei gabungan; pemerintah daerah Orissa memberikan tanah usaha; dan agen periklanan membantu dalam pembangunan kios-kios dengan hak iklan pada kios tersebut sebagai gantinya. Para PKL pun juga berkontribusi dalam melakukan investasi estetis terhadap kios-kios yang nantinya akan digunakan oleh mereka. Sedangkan untuk dana yang diperlukan telah disalurkan oleh State Bank of India (SBI) dalam bentuk pinjaman. Pada akhirnya, semua mitra yang berpartisipasi dalam program ini memperoleh manfaatnya masing-masing seiring dengan waktu.

Bhubaneswar kini telah mengembangkan area kaki lima yang tidak hanya mengoptimalkan keuntungan PKL tetapi juga telah meningkatkan penampilan kota. Ada peningkatan yang belum pernah terjadi dalam konteks harga diri maupun kepuasan antar sesama PKL tersebut – proses perbaikan mutu PKL ke tingkat level yang belum pernah ada sebelumnya. Model rehabilitasi ini pun memiliki kesempatan besar untuk ditiru oleh kota-kota di India lainnya. Model yang inovatif tersebut tidak hanya melegitimasi PKL tetapi juga menciptakan sebuah area pasar yang berkelanjutan (sustainable); yang dapat mengubah kehidupan jutaan pengusaha yang hidup dari jalanan ini –sebuah konteks yang umum terjadi di sebuah negara berkembang.

Kata Kunci: Kaki Lima, Bhubaneswar, Kolaborasi, Rehabilitasi, Sustainable, Negara Berkembang

FENOMENA EKONOMI INFORMAL (PKL) DI INDIA DAN BHUBANESWAR

Di banyak kota di negara India jenis usaha perdagangan kaki lima (street-vending) merupakan jenis usaha yang paling sering diasumsikan sebagai pelanggaran ilegal terhadap ruang publik serta sumber kekacauan dan gangguan. Berbagai pihak berwenang kota seringkali mengeluarkan perintah-perintah penggusuran PKL secara sewenang-wenang dengan dalih kemacetan lalu lintas, alasan kebersihan-kesehatan, dan ketidaknyamanan publik dengan perambahan liarnya. Keadaan ini sebetulnya merupakan dampak beberapa masterplan kota-kota di India yang tidak mengalokasikan ruang untuk PKL. Studi yang dilakukan oleh NASVI terhadap sembilan kota di India (tidak termasuk New Delhi dan Bhubaneswar) pada tahun 1999 telah menunjukkan bahwa pada masterplan kota-kota tersebut bahkan tidak menyebutkan perihal tentang PKL; hanya masterplan kota Ahmedabad yang menyiratkan tentang sektor informal.

Bhubaneswar merupakan ibukota dari negara bagian Orissa di India bagian timur. Pada tahun 2005, kota ini memiliki jumlah penduduk sebesar 800.000 jiwa dengan luas wilayah 135 km². Bhubaneswar merupakan salah satu contoh kota yang secara khusus dirancang (seperti kota Chandigarh) -Bhubaneswar direncanakan sebagai kawasan industri sehingga nantinya akan ada perpaduan antara kawasan hunian dengan kawasan industri tersebut.

Peraturan kegiatan PKL di Bhubaneswar terdapat di dalam UU Kota 1950. Dalam pasal 295 dari UU tersebut dinyatakan bahwa pihak kota berhak untuk menyediakan tempat yang digunakan sebagai pasar umum. Penting bagi seseorang untuk mendapatkan izin untuk berjualan di tempat tersebut. Dalam revisi UU Kota 1968 disebutkan juga bahwa tidak seorang pun dapat membuka pasar swasta baru, kecuali jika dia mendapatkan izin dari kota untuk melakukannya. Bhubaneswar Development Authority (BDA) telah menyiapkan 3% dari ruang publik sebagai zona komersial. Beberapa ruang juga disiapkan di area trotoar khusus untuk PKL -yang merupakan aspek positif dari rencana otoritas kota tersebut.

KASUS EMPOWERING PROJECT PKL DI BHUBANESWAR

Kasus rehabilitasi PKL di Bhubaneswar ini dapat dikatakan secara tepat menggambarkan tema penciptaan area usaha yang tepat bagi masyarakat miskin (making market work for the poor). Proyek ini merupakan usaha perintis yang dilakukan untuk mengembangkan area pasar yang eksklusif ditujukan untuk para PKL yang menyajikan seluruh kombinasi yang dibutuhkan untuk melakukan bisnis yang sehat. Kombinasi ini dapat dicontohkan seperti toko atau kios yang terorganisir serta estetis; lokasi yang prima; lingkungan yang bersih; penyediaan listrik; dan di atas itu semua yakni penanaman ketenangan pikiran dan rasa aman di antara PKL. Area pasar PKL yang baru inipun sekarang dapat memiliki status hukum yang jelas.

Studi kasus proyek ini menyajikan sebuah contoh teladan yang datang dari kerjasama pihak pemerintah, swasta, dan mitra masyarakat untuk mewujudkan impian membentuk area PKL yang nyaman. Ketiga pihak ini masing-masing memiliki peran yang penting dalam hal kontribusi mereka dan pada waktunya nanti pihak-pihak inipun akan saling diuntungkan dengan inisiatifnya ini bersama. Pihak pemerintah di sini diantaranya adalah Bhubaneswar Municipal Corporation (BMC), Pemerintah Daerah Orissa, dan State Bank of India (SBI). Para pihak swasta diantaranya adalah agen periklanan serta individu PKL itu sendiri. Pihak mitra masyarakat yang memainkan peran paling penting tidak lain adalah National Association of Street Vendors India (NASVI). Arti penting (signifikasi) dari proyek ini dapat diungkapkan sebagai ‘mobilisasi sosial para PKL secara vertikal’ dengan memberi jaminan terhadap mata pencaharian mereka.

Di kota Bhubaneswar sampai saat ini sudah terdapat 52 area rehabilitasi PKL yang telah dikembangkan, dengan sebanyak 2.182 toko dan kios yang telah dibangun. Keadaan ini secara nyata telah memberi manfaat langsung kepada 2.182 PKL dan secara tidak langsung kepada 10.910 anggota keluarga dari PKL tersebut (dengan rata-rata lima anggota per keluarga).

Adapun peran kunci dari pihak-pihak yang terlibat adalah sebagai berikut ini.

(a) Pihak Pemerintah

Pelaku utama dari pihak ini adalah BMC dan Pemerintah Daerah Orissa. Melalui pertemuan City Management Group (CMG), dimana terdapat perwakilan pihak stakeholder kota, diputuskan bahwa rencana pendirian area rehabilitasi PKL akan dieksekusi melalui pembatasan zona penjualan serta peregulasian PKL. Peran Pemerintah Daerah yang lain adalah penyetujuan penggunaan lahan tertentu yang diusulkan oleh BMC sebagai zona PKL. Zona ini diupayakan merata di seluruh kota -bahkan terdapat area eksklusif untuk beberapa PKL berjenis usaha spesifik seperti daging, buah, bunga, dan sepatu. Pelaku dari pihak pemerintah yang tidak kalah penting adalah State Bank of India (SBI) yang merupakan pihak yang membantu pembiayaan proyek. Bantuan disalurkan melalui pinjaman kepada PKL melalui organisasi Bhagidari.

(b) Pihak Mitra Masyarakat – Pengorganisasian PKL dan Survey Gabungan

Pihak berikutnya yang memainkan peran penting dalam proses negosiasi dan menerapkan konsep area PKL ini adalah NASVI. Pihak inilah yang menginisiasi survey gabungan dengan baik pihak BMC maupun pihak otoritas lainnya dalam upaya pemetaan area rehabilitasi PKL di kota Bhubaneswar tersebut.

(c) Pihak Swasta

  • Pembiayaan Konstruksi

BMC merencanakan untuk memasukkan mitra swasta untuk membiayai pembangunan area PKL ini. Namun dukungan dari mitra swasta ini memang tidak terlalu luas sehingga pada akhirnya sebagian besar dari individu PKL itu sendirilah yang ikut menanggung biaya pembangunan.

  • Manajemen Parkir

Public-Private Partnership Parking (PPPP) merupakan pihak yang secara efektif membantu dalam pengelolaan parkir di sekitar area rehabilitasi PKL ini.

Selain target keuntungan yang diarahkan kepada PKL, pembangunan area PKL yang inovatif ini juga menguntungkan berbagai pihak yang terlibat didalamnya; diantaranya adalah sebagai berikut ini.

(a) Keuntungan bagi BMC dan Pemerintah Daerah

BMC secara legal mendapatkan penghasilan dalam bentuk pendistribusian lisensi perdagangan kaki lima. BMC juga mendorong kota Bhubaneswar menjadi lebih bersih dan hijau. Pemerintah Daerah mendapat pengurangan kewajiban untuk menyediakan mata pencaharian yang berkelanjutan bagi masyarakat miskin perkotaan. SBI yang dengan penyaluran pinjaman ini seakan membuktikan reputasinya bahwa bank ini memang ditujukan untuk masyarakat – dimana dengan reputasi ini SBI dapat menjaring pelanggan baru.

(b) Keuntungan bagi Pihak Swasta dan Mitra Masyarakat

Agen periklanan yang terlibat pada proyek ini memperoleh keuntungannya dari berbagai iklan yang mereka pasang di area PKL. Masing-masing individu PKL juga pada akhirnya mencapai target pasar yang diinginkan oleh mereka sendiri. Organisasi masyarakat seperti NASVI pun mendapat dorongan untuk mengulang model area PKL ini di kota-kota lain di India.

Adapun hambatan-hambatan di dalam proses pembangunan diantaranya adalah sebagai berikut ini.

(a) Ketersediaan Lahan

Lahan yang dialokasikan untuk area PKL ini sebenarnya merupakan milik Pemerintah Daerah. Hambatannya adalah dibutuhkan beberapa proses negosiasi dan advokasi untuk mendapatkan lahan tersebut.

(b) Hambatan yang Terkait dengan Kepentingan Politis

Setelah peruntukkan area PKL itu disetujui, terdapat kondisi dimana beberapa petinggi BMC bertindak lain dengan memberikan persetujuan area tersebut kepada pihak non-PKL. Tindakan ini tentu mendapat tentangan dari berbagai pihak.

Untuk membuat model area PKL ini berkelanjutan (sustainable), BMC telah menyiapkan komputerisasi database dari para PKL di Bhubaneswar. Sistem pemakaian kartu identitas juga digunakan dan sampai sekarang telah diterapkan pada tujuh zona area PKL. Dengan keadaan ini area PKL tersebut memiliki status hukum sehingga tidak ada yang merasa khawatir mengenai penggusuran. Secara umum, para PKL merasa puas dengan konsep baru dari area perdagangan kaki lima yang dikembangkan ini. Berbagai indikator yang digunakan untuk menilai profitabilitas proyek ini diantaranya adalah sebagai berikut ini.

  • Peningkatan di dalam jumlah pelanggan.
  • Peningkatan di dalam angka penjualan dan profitabilitas.
  • Peningkatan di dalam jumlah ketersediaan peralatan yang dicapai.
  • Peningkatan di dalam persepsi pelanggan.

KESIMPULAN DAN PEMBELAJARAN

Model pengembangan area rehabilitasi PKL dengan sistem kemitraan yang inovatif ini dapat dikatakan sebagai sebuah langkah perintis dalam upaya penciptaan keamanan dari mata pencaharian kaki lima tersebut, baik terhadap individu PKL maupun keluarga mereka. PKL tentu tidak dapat berjuang sendiri –mereka membutuhkan dorongan dan bantuan dari pihak lain. Namun kebaikan serta keuntungan dari proyek ini ada baiknya juga dirasakan oleh semua pihak yang terlibat didalamnya (bukan saja PKL) –karena faktor inilah yang mendorong keseluruhan proses pembangunan untuk dapat tetap berjalan lancar. Kehadiran perdagangan kaki lima pun diharapkan akan dapat dipandang sebagai pekerjaan yang lebih bermartabat dan sebuah mata pencaharian yang berkelanjutan seandainya model pembangunan ini dapat direplikasi pada skala makro di semua kota dalam konteks negara berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Bhowmik, Sharit K. Hawkers and the Urban Informal Sector: a Study of Street Vending in Seven Cities. 2006. http://www.wiego.org/

Kumar, Randhir dan Arbin Singh. Empowering the Street Vendors in Changing Indian Cities: a Case Study of Bhubaneswar (Orissa). 2009. http://www.nasvinet.org/

Roy, Sunita. Social Protection for Street Vendors in the Informal Sector: Exploring a New Approach. 2008. http://www.ignou.ac.in/

Bhubaneswar. http://en.wikipedia.org/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: